BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) NAGARI

BAMUS (Badan Musyawarah) menurut peraturan perundang-undangan adalah lembaga permusyawaratan di tingkat nagari/desa yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari bersama Wali Nagari.

Secara hukum, BAMUS diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Turunannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Bupati (khusus untuk istilah nagari)

Pengertian BAMUS menurut UU Desa

BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil masyarakat nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan unsur masyarakat, yang ditetapkan secara demokratis.

Kedudukan BAMUS

• Berkedudukan sebagai mitra Wali Nagari

• Bersifat mandiri dan representatif

• Menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat

Fungsi BAMUS menurut UU

BAMUS memiliki fungsi utama:

1. Membahas dan menyepakati Peraturan Nagari bersama Wali Nagari

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari

Peran Penting BAMUS

• Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah nagari

• Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan nagari

• Mengawal kebijakan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat